Author name: admin

Sejak merebaknya Virus Pandemi Covid-19 dan melumpuhkan perekonomian di seluruh dunia, beberapa negara membentuk kebijakan untuk melakukan pembatasan ekspor, hal tersebut yang menyebabkan matinya sistem perekonomian di dunia karena terhambatnya aktivitas perdagangan antar negara yang dilakukan oleh para Pelaku Usaha atau subjek perdagangan yaitu individu maupun negara. Menurut data dari WTO (World Trade Organization) kurang […]

Menteri Perdagangan Republik Indonesia telah menerbitkan perubahan terhadap barang yang dilarang untuk diekspor dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomo 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor (“Permendag 22/2023”). Permendag ini menjadi pembaharuan dari peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang

Dalam upaya meningkatkan pasokan devisa dalam perekonomian nasional Indonesia dan memastikan ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai Devisa Hasil Ekspor (“DHE”) dan Devisa Pembayaran Impor (“DPI”) yang sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (“PP 36/2023”). Bank Indonesia menerbitkan

Sebuah ironi, bahwa kualitas udara di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten (“Wilayah Tercemar”) saat ini telah mengalami penurunan sehingga dapat menimbulkan risiko terhadap kesehatan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah perlu melakukan upaya pengendalian emisi gas buang sektor industri melalui penerapan industri hijau yang dilakukan untuk mendukung upaya percepatan peningkatan kualitas

Dalam rangka mewujudkan kelancaran arus barang sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas perekonomian, maka dibutuhkan penguatan peran pengujian kepatuhan pengguna jasa setelah barang keluar dari kawasan pabean (post clearance control) melalui mekanisme penelitian ulang berdasarkan manajemen risiko, Pemerintah Pusat melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2023 tentang Penelitian Ulang di

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum di bidang keimigrasian serta mewujudkan penguatan fungsi keimigrasian, peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai keimigrasian seringkali diubah guna melakukan adaptasi serta perbaikan agar terpenuhinya cita-cita tersebut. Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

Dalam Permasalahan polusi udara atau pencemaran udara di berbagai daerah di Indonesia makin mencekam, terlebih lagi Ibu Kota Jakarta merupakan salah satu wilayah dengan tingkat polusi udaranya berada pada level tidak sehat. Berbagai kebijakan telah Pemerintah lakukan dalam mengurangi pencemaran udara, namun polusi udara hingga saat ini masih terjadi bahkan dalam keadaan berbahaya bagi Kesehatan

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan (“UU 16/2004”) tidak diatur mengenai kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dapat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali, namun dalam Pasal 35 huruf d UU 16/2004 diatur mengenai tugas dan kewenangan JPU untuk dapat “mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana,

Melihat situasi dan kondisi Nasional saat ini yang telah dinyatakan berakhir dari pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan menjadi penyakit endemi di Indonesia, maka tentunya perlu dibentuk peraturan pengakhiran penanganan COVID-19 yang dilakukan padasaat masa pandemi. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia telah menetapkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 101 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan PokokPeriklanan dan Penelitian Pasar Bidang Periklanan (“Kepmenaker 101/2023”). Hal ini dilakukan sebagai bentuk respon atas perkembangan-perkembangan yang sedang berlangsung di sektor periklanan yang memunculkan perubahan okupasi dan