December 2024

ISO

Pembuatan SOP dan Bantuan Sertifikasi ISO di Indonesia

Legal / By

Standar Operasional Prosedur (SOP) dan sertifikasi ISO adalah elemen penting bagi keberhasilan dan keberlanjutan sebuah perusahaan. Dengan SOP yang baik dan standar ISO yang diakui internasional, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Sebagai konsultan SOP dan konsultan ISO di Indonesia, Andalan Consulting hadir untuk membantu bisnis Anda mencapai standar […]

Pembuatan SOP dan Bantuan Sertifikasi ISO di Indonesia Read More »

investasi

Pemerintah Permudah Impor Kendaraan Bermotor Listrik! Perubahan Persetujuan Insentif Impor Diperbolehkan

Legal / By

“Poin Penting Amandemen” Salah satu poin penting dalam Amandemen ini adalah memperjelas bahwa importir KBL dalam bentuk completely built-up (selanjutnya disebut “CBU”) tetap memenuhi syarat untuk mendapatkan insentif berupa Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disebut “PPnBM”) ditanggung pemerintah dan tarif bea masuk 0%. Selain itu, KBL dalam bentuk completely knocked-down (selanjutnya disebut “CKD”) dengan

Pemerintah Permudah Impor Kendaraan Bermotor Listrik! Perubahan Persetujuan Insentif Impor Diperbolehkan Read More »

Kompensasi

Tata Cara Pengajuan Keberatan & Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pegadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Litigasi / By

“PENYEDERHANAAN PROSEDUR GUNA MENCAPAI KELANCARAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN KEBERATAN”  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut “Perma 2/2024”), bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan

Tata Cara Pengajuan Keberatan & Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pegadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Read More »

Peraturan Pelayaran Indonesia

Pahami Kembali Aturan Mengenai Ketentuan Berlayar Di Indonesia

Legal / By

“PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN” Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang bermaksud untuk mengurangi isu-isu yang berhubungan dengan kegiatan pelayaran. Pemberdeyaan kegiatan transportasi laut memiliki peran yang besar terhadap kebutuhan mobilisasi masyarakat dan barang dengan mempertimbangkan kondisi geografis

Pahami Kembali Aturan Mengenai Ketentuan Berlayar Di Indonesia Read More »

Perdagangan antar pulau

Peraturan Menteri Perdagangan 27/2024: Perdagangan Antarpulau dan Persyaratannya

Legal / By

“Perdagangan Antarpulau” Perdagangan antarpulau didefinisikan sebagai kegiatan distribusi barang dari satu pulau ke pulau lain, baik dalam satu provinsi maupun antarprovinsi, yang menggunakan sarana angkutan laut atau sungai. Setiap barang dapat diperdagangkan secara antarpulau, termasuk barang produksi dalam negeri, barang impor, serta barang yang akan diekspor. Namun, pelaku usaha diharuskan mematuhi peraturan terkait jenis barang

Peraturan Menteri Perdagangan 27/2024: Perdagangan Antarpulau dan Persyaratannya Read More »

upah minimum regional

PERMENAKER Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025

SOP / By

“SAH! UPAH NAIK 6,5% TAHUN 2025, BEGINI PENGHITUNGANNYA” Pemerintah telah resmi menetapkan pengaturan penghitungan Upah Minimum untuk tahun 2025 yang menindaklanjuti isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang diantaranya kembali memberlakukan Upah Minimum Sektoral dan menjadikan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai dasar penetapan upah minimum Penetapan Upah Minimum 2025 Sebagai Konsekuensi dari Pelaksanaan Putusan MK

PERMENAKER Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 Read More »

sertifikat halal

Jaminan Produk Halal dan Tahapan Sertifikasinya

SOP / By

“Wajib Sertifikat Halal” Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, kecuali produk yang berasal dari bahan yang diharamkan seperti babi atau alkohol. Untuk produk non-halal, pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan “tidak halal” pada kemasannya. Selain itu, pelaku usaha juga diwajibkan menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sebagai mekanisme untuk menjaga

Jaminan Produk Halal dan Tahapan Sertifikasinya Read More »

Pedoman

Pedoman Pengelolaan Sistem Dan Mekanisme Penyebarluasan Data Informasi Perdagangan

SOP / By

“Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menerbitkan PERMENDAG 28/2024 Dalam Rangka Sarana Untuk Menjaga Stabilitas dan Kesehatan Pasar Perdagangan Republik Indonesia. Sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemantauan, pengendalian, serta stabilisasi perdagangan, sekaligus menjaga stabilitas dan kesehatan pasar, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan

Pedoman Pengelolaan Sistem Dan Mekanisme Penyebarluasan Data Informasi Perdagangan Read More »

Rekam data

Tata Cara Pembuatan Dokumen Dan Rekam Cadang Elektronik Serta Mekanisme Penghubungan Ke Pusat Data Tertentu

SOP / By

“ Cara Mudah Membuat Dokumen Dan Rekam Cadang Elektronik“ Perkembangan globalisasi informasi yang sangat pesat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan penegakan kedaulatan negara atas informasi elektronik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu pengaturan secara menyeluruh pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.  Latar belakang terbitnya Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10

Tata Cara Pembuatan Dokumen Dan Rekam Cadang Elektronik Serta Mekanisme Penghubungan Ke Pusat Data Tertentu Read More »

Scroll to Top