Litigasi

Human resource management is one of the most challenging aspects of running a business in Indonesia. Companies must deal with a complex regulatory framework, compliance with Indonesia labor law, and ensuring employee satisfaction while managing costs effectively. These challenges can overwhelm even the most experienced HR teams. Mitra Andalan Suksesindo (MAS), a subsidiary of Andalan […]

Dispute resolution is an essential aspect of doing business in Indonesia. With its dynamic legal framework and diverse business environment, resolving disputes effectively requires expertise, strategic planning, and adherence to local regulations. Here’s how top companies and law firms handle disputes in Indonesia, ensuring smooth operations and legal compliance. The Role of Dispute Resolution Companies

Proses kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) di Indonesia merupakan bagian dari penyelesaian sengketa keuangan yang kompleks. Pemahaman mendalam tentang proses ini sangat penting bagi perusahaan dan individu yang menghadapi masalah finansial serius. Berikut penjelasan tentang proses ini serta bagaimana Justicia Law Firm & Associates, yang tergabung dalam Andalan Consulting, dapat membantu Anda. Apa

“PENYEDERHANAAN PROSEDUR GUNA MENCAPAI KELANCARAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN KEBERATAN”  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut “Perma 2/2024”), bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan

“Syarat Fisik dan Administratif” Untuk menggunakan fasilitas pembebasan cukai ini, calon pengguna diwajibkan melalui proses pendaftaran yang mencakup persyaratan fisik dan administratif. Proses ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap pengguna fasilitas cukai memiliki kelengkapan dokumen dan infrastruktur yang memadai.   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2024 ini berfokus pada tata cara pemberian pembebasan cukai

“PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN MERUPAKAN KEUNTUNGAN BAGI PARA INDUSTRI PIONIR DI INDONESIA” Pemerintah melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/020 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (selanjutnya disebut “Permenkeu 69/2024”), yang telah disahkan dan berlaku sejak tanggal 8 Oktober

“PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PERMEN PUPR) NOMOR 12 TAHUN 2024 MENGATUR SYARAT DAN TATA CARA PEROLEHAN SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG”  Pemerintah melalui Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2024 tentang Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (selanjutnya disebut “Permen PUPR 12/2024”) mengatur mengenai bentuk dari Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (untuk selanjutnya disebut

“SAKSI DAN/ATAU AHLI YANG DIPERIKSA DALAM PERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK” Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Luar Negeri dengan Mahkamah Agung Tentang Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli Dalam Perkara Perdata Secara Elektronik pada Perwakilan Republik Indonesia Nomor: PRJ/PK/00022/10/2024/64/10 Nomor: 1815/PAN/HM2.1.1/10/2024 (selanjutnya disebut “PRJ 64/2024”) disepakati antara Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (selanjutnya

Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks di Indonesia, banyak perusahaan kini memanfaatkan jasa konsultan hukum untuk membantu mereka mengatasi berbagai permasalahan legal. Konsultan hukum perusahaan memainkan peran penting dalam memberikan nasihat hukum, memastikan kepatuhan, serta membantu menyelesaikan sengketa. Pada artikel ini, kita akan membahas cara kerja konsultan hukum perusahaan di Indonesia, mengapa peran mereka penting,

Di dunia bisnis yang semakin kompleks, banyak pengusaha dan individu yang bertanya-tanya apakah mereka memerlukan jasa konsultan hukum. Mengelola permasalahan hukum sendiri bisa membingungkan dan berisiko, terutama jika Anda tidak memahami sepenuhnya aspek hukum yang terlibat. Berikut adalah 7 tanda pasti bahwa Anda mungkin membutuhkan bantuan konsultan hukum: 1. Berhadapan dengan Regulasi yang Rumit Jika