Search Results for: Kantor Hukum Ende

firma hukum di Indonesia

Apakah Anda Membutuhkan Justicia Law Firm & Associates?

Lawfirm / By

Mengenal Justicia Law Firm & Associates Apa Itu Justicia Law Firm & Associates? Justicia Law Firm & Associates adalah salah satu firma hukum terkemuka di Indonesia yang menawarkan berbagai layanan hukum berkualitas untuk perorangan, perusahaan, hingga organisasi. Firma ini dikenal karena dedikasinya dalam memberikan solusi hukum yang tepat, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan klien. Dengan […]

Apakah Anda Membutuhkan Justicia Law Firm & Associates? Read More »

lawyers

Langkah Mudah Konsultasi dengan Justicia Law Firm & Associates

Lawfirm / By

Dalam dunia hukum yang semakin kompleks, memilih firma hukum yang tepat untuk konsultasi menjadi hal yang sangat penting. Salah satu firma hukum yang dapat memberikan solusi hukum terbaik adalah Justicia Law Firm & Associates. Dengan pengalaman yang luas dan berbagai layanan hukum yang mereka tawarkan, Justicia menjadi pilihan utama bagi banyak orang yang membutuhkan bantuan

Langkah Mudah Konsultasi dengan Justicia Law Firm & Associates Read More »

imigran asing

Pengawasan Terhadap Keberadaan Orang Asing Di Wilayah Indonesia

SOP / By

“ADA YANG BARU…! BERIKUT HAL-HAL YANG WAJIB DILAPORKAN WNA KEPADA IMIGRASI“ WNA yang berada di wilayah Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan seluruh keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri maupun keluarganya beserta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin atau perubahan domisili tempat tinggal kepada Kantor Imigrasi setempat Pengawasan Administratif Keimigrasian Terhadap Warga Negara

Pengawasan Terhadap Keberadaan Orang Asing Di Wilayah Indonesia Read More »

penyelesaian sengketa

Peraturan Pelaksanaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (LAPS-SK)

Lawfirm / By

“PAHAMI CARA BERACARA DI LAPS-SK YANG MERUPAKAN LEMBAGA PENYELESAIAN SENGEKATA DI LUAR PENGADILAN ANTARA KONSUMEN DAN PENYELENGGARA DI SEKTOR JASA KEUANGAN”  Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Keuangan (“PADG 18/2024”), Peraturan ini mengatur tentang kewenangan, prosedural,

Peraturan Pelaksanaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (LAPS-SK) Read More »

Kompensasi

Tata Cara Pengajuan Keberatan & Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pegadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Litigasi / By

“PENYEDERHANAAN PROSEDUR GUNA MENCAPAI KELANCARAN DALAM PROSES PEMERIKSAAN KEBERATAN”  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut “Perma 2/2024”), bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan

Tata Cara Pengajuan Keberatan & Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pegadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Read More »

sertifikat halal

Jaminan Produk Halal dan Tahapan Sertifikasinya

SOP / By

“Wajib Sertifikat Halal” Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, kecuali produk yang berasal dari bahan yang diharamkan seperti babi atau alkohol. Untuk produk non-halal, pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan “tidak halal” pada kemasannya. Selain itu, pelaku usaha juga diwajibkan menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sebagai mekanisme untuk menjaga

Jaminan Produk Halal dan Tahapan Sertifikasinya Read More »

Peraturan menteri keuangan

Perusahaan Anda Terlibat Proyek Kerja Sama Operasi? Begini Perlakuan Pajaknya!

SOP / By

“Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan suatu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai upaya menertibkan perlakuan perpajakan dalam hubungan kerja sama operasi (selanjutnya disebut “KSO”), yang bersifat komprehensif sebagai pedoman bagi perusahaan yang menjadi anggota KSO” PMK Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perlakuan Perpajakan Dalam Kerja Sama Operasi (selanjutnya disebut “PMK 79/2024” atau “PMK Perpajakan

Perusahaan Anda Terlibat Proyek Kerja Sama Operasi? Begini Perlakuan Pajaknya! Read More »

Nikmati Fasilitas Pembebasan Bea Cukai untuk Bahan Baku, Bahan Penolong dan lainnya dengan Persyaratan Sebagai Berikut!

Litigasi / By

“Syarat Fisik dan Administratif” Untuk menggunakan fasilitas pembebasan cukai ini, calon pengguna diwajibkan melalui proses pendaftaran yang mencakup persyaratan fisik dan administratif. Proses ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap pengguna fasilitas cukai memiliki kelengkapan dokumen dan infrastruktur yang memadai.   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2024 ini berfokus pada tata cara pemberian pembebasan cukai

Nikmati Fasilitas Pembebasan Bea Cukai untuk Bahan Baku, Bahan Penolong dan lainnya dengan Persyaratan Sebagai Berikut! Read More »

Penerapan Pelaksanaan Bea Materai Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2024 (“PMK 78/2024”)

Legal / By

“ADA MATERAI JENIS BARU?! BEGINI ATURAN PEMUNGUTAN BEA MATERAI YANG BARU” Pemerintah telah menerbitkan PMK 78/2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea Materai yang telah ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2024 dan mulai diberlakukan pada sejak tanggal 1 November 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, menyampaikan bahwa latar belakang diterbitkannya PMK 78/2024 untuk

Penerapan Pelaksanaan Bea Materai Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2024 (“PMK 78/2024”) Read More »

Langkah-langkah Mendirikan Perusahaan di Indonesia

Legal / By

Mendirikan perusahaan di Indonesia adalah langkah besar yang dapat membuka berbagai peluang bisnis. Namun, prosesnya cukup kompleks dan membutuhkan pemahaman terhadap regulasi lokal. Berikut adalah langkah-langkah utama yang harus diperhatikan. 1. Menentukan Jenis Perusahaan Langkah pertama adalah memilih jenis perusahaan yang ingin didirikan, seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Commanditaire Vennootschap (CV). Setiap jenis perusahaan memiliki

Langkah-langkah Mendirikan Perusahaan di Indonesia Read More »

Scroll to Top