Peraturan Pelaksanaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (LAPS-SK)

1. LAPS-SK menyediakan layanan penyelesaian sengketa menggunakan metode Arbitrase dan Mediasi, dan karenanya LAPS-SK memiliki daftar Mediator dan Arbiter yang memiliki kemampuan khusus di bidang Sistem Pembayaran, Layanan Keuangan, Pasar Uang dan Valuta Asing, dan bidang lain yang diatur dan diawasi oleh BI.
2. Mediasi dan/atau Arbitrase dapat dijalankan dengan carat atap muka atau menggunakan media elektronik.

1. Menyusun Rencana Kerja dan target pelayanan untuk Penyelesaian Sengketa kepada Anggota;
2. Menentukan Prosedur Penyelesaian Sengketa;
3. Menyusun dan menentukan Skala Biaya Penyelesaian Sengketa berdasarkan Kategori Sengketa;
4. Menetapkan lamanya Jangka Waktu Penyelesaian Sengketa;
5. Mengatur tentang syarat, cara penilaian dan evaluasi, serta kode etik bagi Mediator dan Arbiter yang terdaftar; dan 
6. Menentukan Sanksi bagi Anggota.

1. Konsumen:
   • Orang Perseorangan atau Korporasi (baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum); dan
   • Badan lainnya sebagai pemilik dan/atau pemanfaat akhir produk dan/atau layanan yang disediakan oleh Penyelenggara jasa keuangan.
2. Pihak Penyelenggara:
   • Bank; dan
   • Lembaga keuangan selain Bank, yang melakukan kegiatan yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia yang produk dan/atau jasanya dimanfaatkan oleh Konsumen 

1. Pengaduan yang telah dilakukan upaya penyelesaian oleh Penyelenggara, tetapi ditolak oleh Konsumen, atau pengaduan yang belum menerima tanggapan dari Penyelenggara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Pelindungan Konsumen Bank Indonesia;
2. Sengketa yang diajukan bukan merupakan Sengketa yang sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga peradilan, arbitrase, atau
   lembaga alternatif penyelesaian Sengketa lainnya; atau
3. Sengketa bersifat keperdataan dan jenis Sengketa lain yang mendapat
   persetujuan dari Bank Indonesia.

1. Permohonan diajukan melalui media yang disediakan oleh Bank Indonesia mengunjungi kantor LAPS-SK; 
2. BI memberikan persetujuan atas permohonan yang diajukan
3. LAPS-SK melakukan proses verifikasi dan klarifikasi;
4. Permohonan penyelesaian sengketa wajib memuat:
   • Informasi mengenai nama, alamat, nomor kontak yang aktif serta dapat dihubungi, dan kedudukan para pihak;
   • keterangan tentang perjanjian pokok yang mendasari perikatan di antara para pihak, eksistensi perjanjian mediasi atau arbitrase, dan upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh pemohon atau para pihak melalui mekanisme musyawarah atau negosiasi melalui internal dispute resolution;
   • informasi yang rinci mengenai duduk perkara;
   • hal-hal yang diklaim atau dituntut oleh pemohon
     kepada termohon; dan
   • dokumen pendukung lainnya.

1. Hasil kesepakatan perdamaian yang dicapai dari mediasi bersifat final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik; 
2. Kesepakatan perdamaian dituangkan ke dalam akta perdamaian bila melalui proses Arbitrase di LAPS-SK;
3. Kesepakatan dinyatakan selesai tanpa perdamaian jika kesepakatan perdamaian yang diharapkan dari perundingan mediasi ternyata tidak dapat tercapai, maka mediasi dinyatakan selesai tanpa perdamaian
   dan para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dapat melanjutkan ke proses Abritrase;
4. Usaha penyelesaian sengketa melalui Arbitrase LAPS-SK sesuai Peraturan dan Acara Arbitrase di LAPS-SK;
5. Putusan Arbitrase LAPS-SK bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengikat para pihak;
6. Para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan arbitrase akan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak;
7. Putusan Arbitrase LAPS-SK berupa akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum final dan tetap sebagaimana putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum.

1. Penyelenggara dan Konsumen dapat dikenakan biaya biaya pendaftaran permohonan mediasi atau arbitrase, dibayar oleh pemohon pada saat mendaftarkan permohonan; 
2. Biaya administrasi mediasi atau arbitrase, dibayar penuh di muka oleh para pihak degan pembagian secara prorata sebelum penunjukan mediator atau arbiter;
3. Honorarium mediator atau arbiter, dibayar penuh di muka oleh para pihak dengan pembagian secara prorata
4. Biaya pemeriksaan untuk mediasi atau perundingan untuk arbitrase, dibayar selama persidangan jika diperlukan, yang besarnya sesuai biaya riil yang dikeluarkan;
5. Deposit biaya pemeriksaan untuk mediasi atau perundingan untuk arbitrase, diserahkan oleh masing-masing pihak sebelum dimulainya persidangan yang sifatnya dapat dikembalikan apabila terdapat sisa.

Dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan penyelenggara di sektor keuangan di luar pengadilan tidak secara eksplisit diatur, namun secara umum waktu penyelesaian biasanya diatur berdasarkan kompleksitas kasus dan mekanisme yang disepakati, seperti mediasi atau arbitrase, dengan batas waktu tertentu untuk menjaga efisiensi.