November 2024

Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Legal / By

“PENYELENGGARAAN KEIMIGRASIAN UNTUK MEWUJUDKAN KEDAULATAN NEGARA ATAS WILAYAH INDONESIA”  Fungsi Keimigrasian disepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia dilaksanakan oleh Pejabat Imigrasi dibawah pengawasan Direktur Jenderal Imigrasi, pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pemerintah dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian di bidang penegakan hukum dan keamanan negara, dapat dilengkapi dengan sejata api yang jenis dan syarat-syarat penggunaannya diatur […]

Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Read More »

Peraturan menteri keuangan

Perusahaan Anda Terlibat Proyek Kerja Sama Operasi? Begini Perlakuan Pajaknya!

SOP / By

“Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia menerbitkan suatu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai upaya menertibkan perlakuan perpajakan dalam hubungan kerja sama operasi (selanjutnya disebut “KSO”), yang bersifat komprehensif sebagai pedoman bagi perusahaan yang menjadi anggota KSO” PMK Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perlakuan Perpajakan Dalam Kerja Sama Operasi (selanjutnya disebut “PMK 79/2024” atau “PMK Perpajakan

Perusahaan Anda Terlibat Proyek Kerja Sama Operasi? Begini Perlakuan Pajaknya! Read More »

Nikmati Fasilitas Pembebasan Bea Cukai untuk Bahan Baku, Bahan Penolong dan lainnya dengan Persyaratan Sebagai Berikut!

Litigation / By

“Syarat Fisik dan Administratif” Untuk menggunakan fasilitas pembebasan cukai ini, calon pengguna diwajibkan melalui proses pendaftaran yang mencakup persyaratan fisik dan administratif. Proses ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap pengguna fasilitas cukai memiliki kelengkapan dokumen dan infrastruktur yang memadai.   Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2024 ini berfokus pada tata cara pemberian pembebasan cukai

Nikmati Fasilitas Pembebasan Bea Cukai untuk Bahan Baku, Bahan Penolong dan lainnya dengan Persyaratan Sebagai Berikut! Read More »

Patent

Mengurus Paten? Pahami dahulu Ada Perubahan Pada Aturannya

Intellectual Property Rights / By

“PERUBAHAN UNDANG-UNDANG TENTANG PATEN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERLINDUNGAN DALAM PERMOHONAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)” Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 terkait ketentuan Paten (selanjutnya disebut “UU 65/2024”), yang telah disahkan dan berlaku sejak tanggal 28 Oktober 2024. Adapun maksud dan tujuan atas perubahan

Mengurus Paten? Pahami dahulu Ada Perubahan Pada Aturannya Read More »

Core Tax! Begini Ketentuan Pembayaran Dan Penyetoran Pajak Menurut Permenkeu Terbaru!

Legal / By

Bagaimana Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Terbaru? Bagaimana Ketentuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak? Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 (“selanjutnya disebut “PMK 81/2024”) telah menerbitkan aturan mengenai Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau yang saat ini dikenal dengan Core Tax yang ditetapkan pada tanggal 14 Oktober

Core Tax! Begini Ketentuan Pembayaran Dan Penyetoran Pajak Menurut Permenkeu Terbaru! Read More »

pajak penghasilan

Ingin Mendapatakan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan? Pahami Syarat dan Ketentuannya!

Litigation / By

“PENGURANGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN MERUPAKAN KEUNTUNGAN BAGI PARA INDUSTRI PIONIR DI INDONESIA” Pemerintah melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/020 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (selanjutnya disebut “Permenkeu 69/2024”), yang telah disahkan dan berlaku sejak tanggal 8 Oktober

Ingin Mendapatakan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan? Pahami Syarat dan Ketentuannya! Read More »

Perusahaan Anda Memiliki Bangunan Gedung ? Pastikan Memiliki Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung!

Litigation / By

“PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PERMEN PUPR) NOMOR 12 TAHUN 2024 MENGATUR SYARAT DAN TATA CARA PEROLEHAN SURAT BUKTI KEPEMILIKAN BANGUNAN GEDUNG”  Pemerintah melalui Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2024 tentang Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (selanjutnya disebut “Permen PUPR 12/2024”) mengatur mengenai bentuk dari Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (untuk selanjutnya disebut

Perusahaan Anda Memiliki Bangunan Gedung ? Pastikan Memiliki Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung! Read More »

Penerapan Pelaksanaan Bea Materai Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2024 (“PMK 78/2024”)

Legal / By

“ADA MATERAI JENIS BARU?! BEGINI ATURAN PEMUNGUTAN BEA MATERAI YANG BARU” Pemerintah telah menerbitkan PMK 78/2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea Materai yang telah ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2024 dan mulai diberlakukan pada sejak tanggal 1 November 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, menyampaikan bahwa latar belakang diterbitkannya PMK 78/2024 untuk

Penerapan Pelaksanaan Bea Materai Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2024 (“PMK 78/2024”) Read More »

pemeriksaan saksi perdata

Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dalam Perkara Perdata Secara Elektronik Pada Perwakilan Republik Indonesia

Litigation / By

“SAKSI DAN/ATAU AHLI YANG DIPERIKSA DALAM PERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK” Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Luar Negeri dengan Mahkamah Agung Tentang Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli Dalam Perkara Perdata Secara Elektronik pada Perwakilan Republik Indonesia Nomor: PRJ/PK/00022/10/2024/64/10 Nomor: 1815/PAN/HM2.1.1/10/2024 (selanjutnya disebut “PRJ 64/2024”) disepakati antara Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (selanjutnya

Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dalam Perkara Perdata Secara Elektronik Pada Perwakilan Republik Indonesia Read More »

Kabulkan Permohonan Buruh! MK Ubah 21 Aturan Ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja

SOP / By

“PUTUSAN NO. 168/PUU-XXI/2023” Melalui putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023, MK menetapkan perubahan pada beberapa pasal tentang ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Perubahan tersebut mencakup aturan penggunaan tenaga kerja asing (TKA), alih daya, batas waktu perjanjian kerja, penentuan upah minimum dan struktur skala upah, prosedur perselisihan hubungan industrial, dan pesangon. Ketentuan Ketenagakerjaan pada

Kabulkan Permohonan Buruh! MK Ubah 21 Aturan Ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja Read More »

Scroll to Top