Search Results for: Pendapat Hukum Ende

pemeriksaan saksi perdata

Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dalam Perkara Perdata Secara Elektronik Pada Perwakilan Republik Indonesia

Litigasi / By

“SAKSI DAN/ATAU AHLI YANG DIPERIKSA DALAM PERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK” Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Luar Negeri dengan Mahkamah Agung Tentang Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli Dalam Perkara Perdata Secara Elektronik pada Perwakilan Republik Indonesia Nomor: PRJ/PK/00022/10/2024/64/10 Nomor: 1815/PAN/HM2.1.1/10/2024 (selanjutnya disebut “PRJ 64/2024”) disepakati antara Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (selanjutnya […]

Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dalam Perkara Perdata Secara Elektronik Pada Perwakilan Republik Indonesia Read More »

Kabulkan Permohonan Buruh! MK Ubah 21 Aturan Ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja

SOP / By

“PUTUSAN NO. 168/PUU-XXI/2023” Melalui putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023, MK menetapkan perubahan pada beberapa pasal tentang ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Perubahan tersebut mencakup aturan penggunaan tenaga kerja asing (TKA), alih daya, batas waktu perjanjian kerja, penentuan upah minimum dan struktur skala upah, prosedur perselisihan hubungan industrial, dan pesangon. Ketentuan Ketenagakerjaan pada

Kabulkan Permohonan Buruh! MK Ubah 21 Aturan Ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja Read More »

HAKI (hak kekayaan intelektual)

Mengapa Hak Kekayaan Intelektual Itu Penting?

Haki / By

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memainkan peran yang sangat penting dalam dunia bisnis, inovasi, dan kreativitas. HKI mencakup berbagai bentuk perlindungan hukum terhadap ciptaan manusia seperti merek dagang, paten, hak cipta, dan desain industri. Dengan adanya HKI, para pemilik hak dapat melindungi ide, produk, atau karya mereka dari penggunaan atau pengambilan keuntungan oleh pihak lain tanpa

Mengapa Hak Kekayaan Intelektual Itu Penting? Read More »

Kepatuhan Pajak Perusahaan

Litigasi / By

Kepatuhan pajak merupakan bentuk manifestasi perusahaan dalam berinteraksi dengan hukum perpajakan yang berlaku di tempat operasi perusahaan. OECD (2001) membagi kepatuhan pajak menjadi dua kategori, yaitu kepatuhan administratif (administrative compliance) dan kepatuhan teknis (technical compliance). Kepatuhan administratif merujuk pada perilaku perusahaan dalam membuat pelaporan dan melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu, pemenuhan prosedural seperti kelengkapan

Kepatuhan Pajak Perusahaan Read More »

IKN

Ibu Kota Negara Nusantara Seberapa Siapkah Kita

1 Comment / UU PDP / By

Indonesia baru-baru ini telah mensahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut “UU 21/2023”). Hal itu dimaksudkan dalam rangka mempercepat pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara di cakupan wilayah Ibu Kota Nusantara yang

Ibu Kota Negara Nusantara Seberapa Siapkah Kita Read More »

Scroll to Top