SOP

Mengenal Pentingnya Partner Bisnis Hukum Di dunia bisnis yang penuh dengan tantangan hukum, memiliki partner hukum yang andal bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Partner hukum yang tepat dapat membantu bisnis Anda menghadapi persaingan pasar, mengelola risiko hukum, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Inilah alasan mengapa memilih partner bisnis hukum seperti Andalan Resources menjadi langkah strategis. […]

“ADA YANG BARU…! BERIKUT HAL-HAL YANG WAJIB DILAPORKAN WNA KEPADA IMIGRASI“ WNA yang berada di wilayah Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan seluruh keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri maupun keluarganya beserta melaporkan setiap perubahan status sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin atau perubahan domisili tempat tinggal kepada Kantor Imigrasi setempat Pengawasan Administratif Keimigrasian Terhadap Warga Negara

“Gubernur Provinsi DKJ, Banten, Jawa Barat, dan daerah lainnya telah mengumumkan Keputusan kenaikan UMP dan UMSP.” Menindaklanjuti berlakunya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 yaitu sebanyak 6,5%, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan daerah telah menetapkan UMP dan UMSP Tahun 2025 daerahnya masing-masing Sebagai tindak lanjut

“Kewajiban Laporan LKPM” Dalam rangka perumusan kebijakan ekonomi nasional, Pemerintah senantiasa membutuhkan update data perkembangan kegiatan penanaman modal, sebagai motor penggerak utama perekonomian Indonesia saat ini, untuk keperluan tersebut seluruh Pelaku Usaha diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Dalam rangka perumusan kebijakan ekonomi nasional, Pemerintah senantiasa membutuhkan update data perkembangan kegiatan penanaman modal,

“Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah Menerbitkan Keputusan Kenaikan UMSP” Menindaklanjuti berlakunya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 sebesar 6,5%, Penjabat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, langsung gerak cepat menetapkan UMSP Tahun 2025 Sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto dan pelaksanaan terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

“Penyempurnaan Proses Persetujuan Lingkungan” Pemerintah menyempurnakan efektivitas dan efisiensi proses Persetujuan Lingkungan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penugasan Proses Persetujuan Lingkungan Yang Merupakan Kewenangan Pusat Kepada Provinsi Dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Perizinan Berusaha (selanjutnya disebut “KepmenLH 22/2024”). Sebelumnya Pemerintah

“Regulasi Lalu Lintas Nataru” Dalam rangka memastikan keselamatan, kelancaran, dan keteraturan arus lalu lintas serta penyeberangan selama masa angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, pemerintah melalui Keputusan Bersama empat institusi yaitu Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, dan Direktorat Jenderal Bina Marga, telah mengeluarkan regulasi berupa…

“PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN SURAT TERCATAT PADA PENGADILAN” Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan dalam pelaksanaan surat tercatat dalam proses penanganan perkara pada pengadilan di lingkungan peradilan umum Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum telah memberikan instruksi melalui Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Surat Tercatat Dalam Proses Penanganan

“Menteri Kesehatan Mengatur Standar Baru untuk Keperluan Kemudahan Usaha di Sektor Kesehatan” Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Permenkes 17/2024), peraturan ini mengubah dan memperbarui Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 sebagai implementasi dari

“PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 9 TAHUN 2024 (Permenaker 9/2024) MEMBAHAS PENGAWASAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA” Pemerintah mengeluarkan Permenaker 9/2024 bermaksud untuk membuat peran-peran dalam setiap lembaga maupun masyarakat yang terkait dengan kegiatan pelindungan pekerja migran indonesia dapat lebih terintegrasi untuk penanganan kegiatan pekerja migran indonesia. Pemerintah menerbitkan Permenaker 9/2024 bermaksud untuk memperkuat sistem penempatan dan