Penambahan Wewenang Persetujuan Lingkungan Yang Dialihkan Kepada Pemerintah Daerah

Pemerintah menyempurnakan efektivitas dan efisiensi proses Persetujuan Lingkungan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penugasan Proses Persetujuan Lingkungan Yang Merupakan Kewenangan Pusat Kepada Provinsi Dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Perizinan Berusaha (selanjutnya disebut “KepmenLH 22/2024”).

Namun, untuk meningkatkan kualitas proses perizinan lingkungan, Menteri menerbitkan KepmenLH 22/2024 yang mencabut dan menggantikan KepmenLHK 136/2024, efektif sejak 8 November 2024.

KepmenLH 22/2024 memperbarui prosedur pelimpahan kewenangan persetujuan lingkungan dari Menteri kepada gubernur atau bupati/walikota, menggantikan pengaturan sebelumnya dalam KepmenLHK 136/2024 yang kini tidak lagi berlaku. Ruang lingkup persetujuan dalam KepmenLH 22/2024 mencakup:

1. Persetujuan Lingkungan atas nama Menteri,
2. Revisi Persetujuan Lingkungan tanpa kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru, dan
3. Persetujuan Teknis terkait pemenuhan baku mutu air limbah, emisi, serta rincian teknis penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Berdasarkan KepmenLH 22/2024, kewenangan untuk menerbitkan Persetujuan Lingkungan kini dialihkan dari Kementerian kepada gubernur atau bupati/walikota. Persetujuan Lingkungan ini mencakup beberapa aspek berikut:

1. Verifikasi kelengkapan administrasi,
2. Pemeriksaan formulir kerangka acuan, evaluasi Analisis Dampak Lingkungan (Andal), serta Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL), termasuk addendum dokumen tersebut,
3. Pemeriksaan formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL),
4. Penerbitan rekomendasi terkait kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup,
5. Penerbitan rekomendasi hasil pemeriksaan substansi formulir UKL-UPL,
6. Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL),
7. Penerbitan persetujuan untuk Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH), dan/atau
8. Penerbitan perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru, menggantikan SKKL dan/atau PKPLH.

Perlu dicatat bahwa KepmenLHK 136/2024 sebelumnya tidak mencakup poin (1) dan (8) sebagai bagian dari kewenangan Persetujuan Lingkungan yang dapat dilimpahkan kepada gubernur atau bupati/walikota.

Selain itu, pelimpahan kewenangan ini hanya berlaku untuk kegiatan yang melibatkan penanaman modal asing atau jenis usaha tertentu yang beroperasi di sektor usaha tertentu, sebagaimana diatur dalam Diktum Kedelapan KepmenLH 22/2024.