January 2025

law firm

5 Alasan Justicia Law Firm Pilihan Tepat Hukum Bisnis

Lawfirm / By

Dalam menjalankan bisnis, memastikan kepatuhan terhadap hukum adalah hal yang krusial. Kesalahan kecil dalam aspek hukum dapat menyebabkan masalah besar di kemudian hari. Di sinilah Justicia Law Firm & Associates hadir sebagai solusi. Berikut adalah lima alasan mengapa Justicia Law Firm & Associates adalah pilihan terbaik untuk mendukung kebutuhan hukum bisnis Anda. 1. Keahlian dalam […]

5 Alasan Justicia Law Firm Pilihan Tepat Hukum Bisnis Read More »

UMR UMP

UMP dan UMSP Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Daerah lainnya Naik! Cek Detailnya!

SOP / By

“Gubernur Provinsi DKJ, Banten, Jawa Barat, dan daerah lainnya telah mengumumkan Keputusan kenaikan UMP dan UMSP.” Menindaklanjuti berlakunya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 yaitu sebanyak 6,5%, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan daerah telah menetapkan UMP dan UMSP Tahun 2025 daerahnya masing-masing Sebagai tindak lanjut

UMP dan UMSP Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Daerah lainnya Naik! Cek Detailnya! Read More »

lapor penanaman modal

Jangan Sampai Terlewat! Ini Jadwal Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan Ke IV & Semester II Tahun 2024

SOP / By

“Kewajiban Laporan LKPM” Dalam rangka perumusan kebijakan ekonomi nasional, Pemerintah senantiasa membutuhkan update data perkembangan kegiatan penanaman modal, sebagai motor penggerak utama perekonomian Indonesia saat ini, untuk keperluan tersebut seluruh Pelaku Usaha diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Dalam rangka perumusan kebijakan ekonomi nasional, Pemerintah senantiasa membutuhkan update data perkembangan kegiatan penanaman modal,

Jangan Sampai Terlewat! Ini Jadwal Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan Ke IV & Semester II Tahun 2024 Read More »

upah minimum regional

UMSP Jakarta Tahun 2025 Naik! Cek Detailnya!

SOP / By

“Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah Menerbitkan Keputusan Kenaikan UMSP” Menindaklanjuti berlakunya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 sebesar 6,5%, Penjabat Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, langsung gerak cepat menetapkan UMSP Tahun 2025 Sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto dan pelaksanaan terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

UMSP Jakarta Tahun 2025 Naik! Cek Detailnya! Read More »

penyelesaian sengketa

Peraturan Pelaksanaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (LAPS-SK)

Lawfirm / By

“PAHAMI CARA BERACARA DI LAPS-SK YANG MERUPAKAN LEMBAGA PENYELESAIAN SENGEKATA DI LUAR PENGADILAN ANTARA KONSUMEN DAN PENYELENGGARA DI SEKTOR JASA KEUANGAN”  Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Keuangan (“PADG 18/2024”), Peraturan ini mengatur tentang kewenangan, prosedural,

Peraturan Pelaksanaan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan (LAPS-SK) Read More »

mitra andalan

Solving HR Challenges in Indonesia with Mitra Andalan Suksesindo

Litigasi / By

Human resource management is one of the most challenging aspects of running a business in Indonesia. Companies must deal with a complex regulatory framework, compliance with Indonesia labor law, and ensuring employee satisfaction while managing costs effectively. These challenges can overwhelm even the most experienced HR teams. Mitra Andalan Suksesindo (MAS), a subsidiary of Andalan

Solving HR Challenges in Indonesia with Mitra Andalan Suksesindo Read More »

lingkungan hidup

Penambahan Wewenang Persetujuan Lingkungan Yang Dialihkan Kepada Pemerintah Daerah

SOP / By

“Penyempurnaan Proses Persetujuan Lingkungan” Pemerintah menyempurnakan efektivitas dan efisiensi proses Persetujuan Lingkungan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penugasan Proses Persetujuan Lingkungan Yang Merupakan Kewenangan Pusat Kepada Provinsi Dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Perizinan Berusaha (selanjutnya disebut “KepmenLH 22/2024”). Sebelumnya Pemerintah

Penambahan Wewenang Persetujuan Lingkungan Yang Dialihkan Kepada Pemerintah Daerah Read More »

Scroll to Top