Legal

“ADA MATERAI JENIS BARU?! BEGINI ATURAN PEMUNGUTAN BEA MATERAI YANG BARU” Pemerintah telah menerbitkan PMK 78/2024 tentang Ketentuan Pelaksanaan Bea Materai yang telah ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2024 dan mulai diberlakukan pada sejak tanggal 1 November 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, menyampaikan bahwa latar belakang diterbitkannya PMK 78/2024 untuk […]

Indonesia adalah salah satu negara dengan potensi ekonomi yang terus berkembang di kawasan Asia Tenggara. Bagi para pengusaha, baik lokal maupun asing, mendirikan perusahaan di Indonesia merupakan peluang emas untuk memasuki pasar yang besar dan beragam. Namun, proses pendirian perusahaan di Indonesia mungkin terlihat rumit bagi sebagian orang. Berikut adalah langkah-langkah mudah yang dapat Anda

Starting a company is an exciting venture filled with potential, but it’s essential to navigate legal requirements carefully to ensure a smooth start and long-term success. Proper planning and attention to legal details can help protect your business from unforeseen issues, penalties, or complications. Here’s a guide on how to avoid common legal issues when

Navigating the complexities of legal frameworks and compliance is essential for every business. Andalan Resources stands as a reputable legal consultant in Indonesia, providing expertise across sectors to help businesses remain compliant, secure, and competitive. By partnering with Andalan Resources, clients gain access to a wealth of knowledge and a team dedicated to simplifying complex

Dalam menjalankan bisnis, terutama di Indonesia, banyak aspek hukum yang perlu diperhatikan untuk memastikan operasional usaha berjalan lancar tanpa hambatan. Mulai dari perizinan usaha, peraturan ketenagakerjaan, hingga perlindungan data pribadi, semuanya membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang regulasi yang berlaku. Inilah peran penting dari Andalan Resources sebagai konsultan hukum bisnis yang siap membantu perusahaan Anda mencapai

Mendirikan perusahaan di Indonesia, terutama dalam sektor perdagangan (trading) dan konstruksi, memerlukan pemahaman yang mendalam tentang lisensi bisnis. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan langkah-langkah penting dalam mendapatkan izin usaha yang diperlukan, termasuk persyaratan khusus dan prosedur yang harus diikuti. 1. Pentingnya Izin Usaha bagi Perusahaan Trading & Konstruksi Izin usaha adalah dokumen resmi yang

Memulai sebuah bisnis di Indonesia memerlukan pemahaman yang baik tentang proses dan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha. Izin usaha adalah dokumen resmi yang diberikan oleh pemerintah yang memungkinkan suatu bisnis untuk beroperasi secara legal. Artikel ini akan membahas proses dan persyaratan terbaru yang perlu diketahui oleh para calon pengusaha. Mengapa Izin Usaha Penting? Izin usaha

Memulai sebuah perusahaan baru di Indonesia adalah langkah besar yang memerlukan persiapan matang, termasuk mendapatkan izin usaha yang sesuai. Izin usaha ini sangat penting karena menjadi dasar legalitas operasional perusahaan dan menunjukkan bahwa bisnis Anda beroperasi secara sah. Berikut adalah langkah-langkah penting yang perlu Anda ikuti untuk mendapatkan izin usaha untuk perusahaan baru. Memilih Bentuk

Mengurus izin usaha merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh setiap pelaku bisnis. Izin usaha tidak hanya berfungsi sebagai legalitas bisnis, tetapi juga membuka peluang untuk mendapatkan kepercayaan dari pelanggan dan mitra bisnis. Namun, satu pertanyaan yang sering muncul adalah: berapa lama proses mendapatkan izin usaha? Tahapan Proses Pengurusan Izin Usaha Untuk menjawab pertanyaan ini,

Untuk mengakomodir kebutuhan Pelaku Usaha dalam melakukan pengembangan terhadap produk-produk usahanya yang disebabkan oleh kebutuhan bisnis, ekspansi bisnis, atau strategi bisnis, maka Pelaku Usaha wajib mengajukan permohonan pengembangan Produk yang telah bersertifikat halal secara online melalui aplikasi SIHALAL dengan alamat https://ptsp.halal.go.id yang ditujukan kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut “BPJPH”) sebagai instansi