Litigasi

Dalam dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari, persoalan hukum sering kali menjadi tantangan yang perlu dihadapi. Baik itu terkait kontrak bisnis, permasalahan hak kekayaan intelektual, ataupun urusan legalitas perusahaan, memahami aspek hukum dengan benar sangatlah penting. Di sinilah peran konsultasi hukum menjadi krusial. Andalan Resources hadir sebagai solusi terpercaya untuk berbagai kebutuhan hukum Anda. Artikel ini […]

Kompleksitas Perizinan Usaha di Indonesia Mengurus izin usaha di Indonesia sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku bisnis. Proses ini tidak hanya memerlukan pemahaman mendalam tentang regulasi yang ada, tetapi juga harus siap menghadapi perubahan aturan yang dinamis. Setiap jenis usaha memiliki peraturan spesifik yang harus dipatuhi. Misalnya, sebuah perusahaan di bidang manufaktur mungkin

Obtaining a business license is a crucial step for every entrepreneur who wants to run a business legally and officially in Indonesia. However, during the process, many entrepreneurs often make mistakes that can hinder or even derail the business license process. Here are some common mistakes that often occur in business license processing and how

Submission of the Environmental Approval Implementation report is one of the obligations of the Person in Charge of Business and/or Activities based on Article 49 paragraph (6) letter f number 6 of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management (“PP 22/2021”). In addition,

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 berikut perubahannya sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 Jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Kekuasaan kehakiman (Judicial Power) yang dibawah pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilakukan dan dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari: Peradilan Umum; Peradilan Agama; Peradilan Tata Usaha Negara; dan Peradilan Militer.

Kepatuhan pajak merupakan bentuk manifestasi perusahaan dalam berinteraksi dengan hukum perpajakan yang berlaku di tempat operasi perusahaan. OECD (2001) membagi kepatuhan pajak menjadi dua kategori, yaitu kepatuhan administratif (administrative compliance) dan kepatuhan teknis (technical compliance). Kepatuhan administratif merujuk pada perilaku perusahaan dalam membuat pelaporan dan melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu, pemenuhan prosedural seperti kelengkapan

Alternative Dispute Resolution (ADR), according to Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, and Winda Rizky Febrina, “Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia”/ “Effectiveness and Efficiency of Alternative Dispute Resolution (ADR) as one of the Business Dispute Resolution in Indonesia”, is the means of dispute resolution

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 11 OF 1980 ABOUT FINANCIAL/ADMINISTRATIVE SUAPHAK CRIMINAL OFFENSES OF LEADERS AND MEMBERS OF THE HIGHEST/HIGHEST STATE INSTITUTIONS AND FORMER MEMBERS OF HIGH STATE INSTITUTIONS AND FORMER LEADERS OF THE HIGHEST/ HIGHEST STATE INSTITUTIONS AND FORMER MEMBERS OF HIGH STATE INSTITUTIONS AND FORMER MEMBERS OF HIGH STATE INSTITUTIONS CRIMINAL

LEGAL BASIS LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 11 OF 1980 ABOUT FINANCIAL/ADMINISTRATIVE SUAPHAK CRIMINAL OFFENSES OF LEADERS AND MEMBERS OF THE HIGHEST/HIGHEST STATE INSTITUTIONS AND FORMER MEMBERS OF HIGH STATE INSTITUTIONS AND FORMER LEADERS OF THE HIGHEST/ HIGHEST STATE INSTITUTIONS AND FORMER MEMBERS OF HIGH STATE INSTITUTIONS AND FORMER MEMBERS OF HIGH STATE

Alternative Dispute Resolution (ADR), according to Ros Angesti Anas Kapindha, Salvatia Dwi M, and Winda Rizky Febrina, “Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia”/ “Effectiveness and Efficiency of Alternative Dispute Resolution (ADR) as one of the Business Dispute Resolution in Indonesia”, is the means of dispute resolution