UU PDP

Indonesia telah mengesahkan UU Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang mengatur klasifikasi, prosedur pemrosesan, dan sanksi terkait data pribadi. Dalam pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, salah satu sektor yang turut terpengaruh adalah sektor bisnis.  Penerapan UU PDP dalam bisnis tidak hanya sekadar mematuhi regulasi, tetapi juga bisa menjadi nilai jual utama kepada […]

Minister of Investment Regulation No. 177/2024 on Service Standards of the Investment Coordinating Board (hereinafter referred to as “Kepmenves 177/2024”) aims to improve the quality of public services within the Ministry of Investment/Investment Coordinating Board (BKPM). This regulation is based on Law No. 25/2009 on Public Services and various other relevant regulations, including Government Regulation

Kenali DUNS Lebih Dekat Pada dasarnya, DUNS Number atau Data Universal Numbering System merupakan 9 (sembilan) digit angka unik yang dicetuskan oleh Dun & Bradstreet Corporation, salah satu Perusahaan asal Amerika yang bergerak di bidang data analytics dan business management. DUNS sendiri digunakan oleh Perusahaan atau Pelaku Usaha sebagai tanda bukti dan verifikasi bahwa Perusahaannya

Dalam rangka menghadapi potensi krisis sistem keuangan sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 dan perubahannya (Selanjutnya disebut “UU 9/2016”), Presiden RI dapat memutuskan untuk melaksanakan Program Restrukturisasi Perbankan (Selanjutnya disebut “PRP”), yang akan dijalankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Selanjutnya disebut “LPS”). Sebelum Presiden memutuskan untuk memulai PRP, LPS harus mempersiapkan PRP melalui penghimpunan dana

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 27 OF 2022 CONCERNING THE PROTECTION OF PERSONAL DATA What is Personal Data Protection?  Personal Data Protection is the overall effort to protect Personal Data in the series of Personal Data processing in order to guarantee the constitutional rights of Personal Data subjects. Personal Data Protection in Indonesia

Nowadays, we are pretty much aware of the confidentiality required in business transactions. Be it in sectors of trading, consultancy, construction, and many others. But are we also aware of the importance of confidentiality within our own company? We hope that this article might help you to have more insight on why confidentiality is a

Indonesia baru-baru ini telah mensahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut “UU 21/2023”). Hal itu dimaksudkan dalam rangka mempercepat pelaksanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara di cakupan wilayah Ibu Kota Nusantara yang

Nowadays, we are pretty much aware of the confidentiality required in business transactions. Be it in sectors of trading, consultancy, construction, and many others. But are we also aware of the importance of confidentiality within our own company? We hope that this article might help you to have more insight on why confidentiality is a

Penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia merupakan langkah penting dalam memastikan keamanan dan privasi data pribadi. Salah satu aspek kunci dalam mematuhi UU PDP adalah implementasi Standard Operating Procedure (SOP) yang sesuai dengan regulasi. Artikel ini akan membahas pentingnya SOP dalam konteks UU PDP, langkah-langkah implementasinya, dan manfaat yang dapat diperoleh oleh

Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa berbagai dampak dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal pengelolaan data pribadi. Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) hadir sebagai respons terhadap kebutuhan perlindungan data di era digital. Artikel ini akan membahas pentingnya UU PDP dalam konteks teknologi serta manfaat dan tantangan yang muncul dari aliansi