October 2023

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri Dan Bentuk Usaha Tetap (“PP 91/2021”) serta penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek (“POJK 22/2017”). Bahwa guna menyesuaikan kondisi pasar dan pengembangan sarana

Sehubungan dengan adanya ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (“PP 31/2021”) dan penjelasannya, maka diperlukan pengawasan atas kegiatan pendaftaran kapal yang diajukan oleh pemilik kapal yang melakukan penanaman modal asing dalam bentuk usaha patungan (joint venture), dan pengawasan perizinan berusaha usaha angkutan laut. Pengawasan tersebut dijelaskan

Dalam rangka menyediakan ketentuan yang lebih komprehensif serta mengakomodir perkembangan ekonomi dan lebih mencerminkan sistem keuangan nasional Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (“PP 36/2023”). Pemasukan dan Penempatan DHE SDA Eksportir wajib memasukkan Devisa berupa DHE SDA

Pemerintah Pusat saat ini bertekad untuk menyederhanakan perizinan, serta mengendalikan kegiatan usaha dan/atau kegiatan agar tidak mencemari lingkungan hidup. Untuk mewujudkan hal tersebut, diterbitkanlah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah di Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (“PermenLHK 9/2023”) sebagai bentuk bentuk mekanisme penerbitan

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Ketentuan Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (“PERMENKEU 73/2023”). Sebagai upaya untuk memberikan kepastian Hukum terhadap pengenaan Sanksi Administratif atas pelanggaran ketentuan Devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau

Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud (“Permenkeu 72/2023”). Hal ini dimaksudkan guna lebih memberikan kepastian hukum, keadilan, dan kemudahan penghitungan penyusutan harta berwujud dan/ atau amortisasi harta tak berwujud untuk keperluan perpajakan serta selaras

Dalam rangka mendorong penyelesaian pembangunan fasilitas pemurnian mineral logam di dalam negeri serta mendukung kebijakan hilirisasi industri mineral logam berupa komoditas tembaga, besi, timbal, dan seng, maka Menteri Keuangan Republik Indonesia mengubah beberapa ketentuan sebelumnya dan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.010/2022

Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pengenaan Pajak Penghasilan (“PPh”) terhadap penghasilan yang berasal dari penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, Menteri Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan

Sejak merebaknya Virus Pandemi Covid-19 dan melumpuhkan perekonomian di seluruh dunia, beberapa negara membentuk kebijakan untuk melakukan pembatasan ekspor, hal tersebut yang menyebabkan matinya sistem perekonomian di dunia karena terhambatnya aktivitas perdagangan antar negara yang dilakukan oleh para Pelaku Usaha atau subjek perdagangan yaitu individu maupun negara. Menurut data dari WTO (World Trade Organization) kurang